Industri Kertas di RI Masih Banyak Tantangan, Apa Saja?

Industri kertas Indonesia saat ini sedang menghadapi hambatan dagang dari negara pesaing dan tujuan ekspor, khususnya dari China. Meskipun ada perjanjian dagang seperti ACFTA dan RCEP, manfaatnya masih belum dimaksimalkan oleh Industri Kertas Indonesia, justru menciptakan dampak yang memberatkan dan berpotensi merugikan ke depannya.

Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida mengungkapkan sejak berlaku tahun 2010, skema ACFTA menempatkan produk kertas Indonesia dalam jalur sensitif, mengakibatkan tarif impor tinggi di China. APKI telah menyuarakan keprihatinan tentang masalah ini selama lima tahun terakhir, terlebih dengan memang banyaknya tekanan perdagangan global saat ini.

Dia mengatakan RCEP yang telah berlaku sejak 1 Januari 2023, sangat baik untuk ekspansi perdagangan Indonesia secara nasional, namun ternyata memiliki potensi yang lebih memberatkan kedepannya untuk industri kertas. Sebanyak 102 Pos Tarif produk kertas Indonesia tidak mendapatkan liberalisasi perdagangan di China dan menghadapi tarif tinggi 5-7,5%.

"Sementara itu, 223 Pos Tarif produk kertas impor dari China mendapatkan diliberalisasi menjadi 0% di bawah RCEP,Hal ini tentunya memunculkan kekhawatiran besar bagi kami industri kertas, karena barang impor akan sangat mungkin masuk ke pasar Indonesia dengan harga yang lebih murah," kata dia dalam siaran pers, ditulis Jumat (15/12/2023).

Kapasitas produksi Industri Kertas China mencapai 255 juta ton, sedangkan kapasitas Indonesia yang masih terus berkembang saat ini 13.4 juta ton. Dengan banyaknya perang dagang dan pemulihan ekonomi domestik China, ada peluang besar bagi China untuk meningkatkan ekspor kertasnya ke berbagai negara di ASEAN, termasuk Indonesia.

"Kami sangat mengharapkan kesediaan bantuan dari Pemerintah Indonesia untuk kedepannya dapat membantu kami menghadapi kegelisahan ini, terlebih sesuai laporan dari anggota-anggota APKI, produk kertas yang banyak masuk ke Indonesia pada tahun 2023 ini harganya bahkan lebih murah 50% dari tahun-tahun sebelumnya sebelum RCEP berlaku," jelas Liana.

Eugenia Mardanugraha dari LPEM, FEB Universitas Indonesia, mencatat tren impor kertas dari China ke Indonesia meningkat. Tarif bea masuk tinggi yang dikenakan oleh China dan liberalisasi tarif bea masuk Indonesia sesuai PMK 224/PMK.010/2022 menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan yang memberatkan Industri Kertas Indonesia.

"Bukan hanya dialami oleh Industri Kertas, namun situasi ini bisa mempengaruhi industri lain yang memiliki nasib serupa. Menurut analisis kami, pemerintah perlu waspada terhadap potensi peningkatan impor China ke Indonesia karena ketidakseimbangan ini," ujar Eugenia.

Dia menjelaskan penanganan aksi mitigasi liberalisasi RCEP dan juga perbaikan akses pasar bukan hanya tugas dari satu atau dua pihak, melainkan tugas bersama kita. Kami berharap studi ini menjadi titik awal diskusi antar pihak (Industri dan Kementerian/Lembaga) ke depannya untuk menjaga stabilitas perdagangan kedua negara yang telah lama terjalin," tutup Eugenia dalam penyampaian studinya.

Pentingnya Sinergi Industri dan Pemerintah dalam Peningkatan Perdagangan

Eugenia menambahkan, ke depannya diperlukan aksi mitigasi kebijakan untuk melindungi Industri Indonesia dan meningkatkan daya saing di pasar domestik melalui beberapa Kebijakan pengamanan perdagangan seperti Trade Remedies, Standar, Sertifikasi dan Larangan atau Pembatasan (Lartas) Kertas Impor.

"Untuk perbaikan akses pasar, bisa dibuka diskusi untuk kemungkinan adanya kerjasama perdagangan terbatas antara Indonesia dan China," usul Eugenia berdasarkan studi oleh Universitas Indonesia.

Pemerintah optimis bahwa dengan RCEP, Indonesia sangat diuntungkan, khususnya dalam hal perdagangan dan juga investasi, ia juga sampaikan bahwa dalam melakukan negosiasi, kenyataannya tidak mudah dan memang tidak bisa menyenangkan semua pihak, Untuk itu, perbaikan pada industri dalam negeri harus terus dilakukan, agar kita lebih siap untuk menghadapi tantangan global yang terus hadir menghambat perdagangan serta juga harus siap dengan berbagai FTA yang ada.

Hasil Diskusi menyepakati bahwa beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dan dikoordinasi bersama adalah melakukan upgrading ACFTA, memulai dialog dan diskusi pembukaan bilateral dengan komoditas terbatas dengan China melalui skema Preferential Trade Agreement (PTA) serta memungkinkan juga melakukan review RCEP pada tahun-tahun mendatang.

Diseminasi RCEP juga dirasa sangat penting dilakukan secara masif ke depannya, agar semua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang RCEP untuk lebih dimaksimalkan pemanfaatannya, di sisi lain juga Pemerintah perlu melakukan mitigasi dan perlindungan terhadap sektor industri yang kurang beruntung atas kesepakatan RCEP sebagai usulan yang win-win demi terciptanya perdagangan yang lebih adil dan maksimal.